Senin, September 20

Penyandang Disabilitas Pringsewu Ikuti Pelatihan Membatik

Penyandang Disabilitas Pringsewu Ikuti Pelatihan Membatik

Keterangan foto: Pemkab Pringsewu melalui Bidang Pemerintahan dan Kesra gelar Pelatihan Membatik bagi penyandang Disabilitas. (sumber: Humas Prokompim Pemkab Pringsewu)

Pringsewu, www.lampungheadlines.com - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Pringsewu Purhadi, S.Sos., M.Kes., menghadiri sekaligus membuka Pelatihan Membatik Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pringsewu, bertempat di Aula Gedung NU, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Senin (20/9/2021).

Dalam sambutannya Purhadi menjelaskan, bahwa acara ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dimana penanganan penyandang disabilitas menjadi salah satu program prioritas untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Pringsewu. 

Dalam dinamika dan perubahan sosial yang berkembang di masyarakat, biasanya para penyandang disabilitas akan semakin terpinggirkan, belum lagi permasalahan sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 

"Maka dari itu, kami berharap kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan (Pekerja Sosial Masyarakat) PSM supaya lebih produktif untuk mencatat dan mendata kembali para penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu, baik yang mampu maupun tidak mampu untuk dapat dijadikan Database tentang penyandang disabilitas, demi terwujudnya kelengkapan dan validitas data penyandang disabilitas serta mempermudah dalam merencanakan program-program terkait penyandang disabilitas", harap Purhadi. 

Ia juga berharap program ini dapat berjalan dengan baik, agar kita semua bisa merasakan hasilnya, dan dapat membangun SDM yang berkualitas di Kabupaten Pringsewu.

Tampak hadir dalam kegiatan pelatihan ini Kepala Dinas Sosial Drs. Titik Puji Lestari, beserta jajaran. (Red)

Sabtu, September 18

Upaya penanggulangan sampah di Pringsewu, Tobong Plus-plus akan segera digarap oleh Bankitani.

Upaya penanggulangan sampah di Pringsewu, Tobong Plus-plus akan segera digarap oleh Bankitani.




Permasalahan sampah yang kian hari membutuhkan solusi terbaik dalam penanggulanganya, mengundang keprihatinan Koperasi Bankitani untuk melakukan peninjauan di TPS3R Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, Jum'at (17/09/2021).


Kedatangan Tim dari Koperasi Bankitani tersebut bertepatan dengan kegiatan Lokakarya Kelurahan Review RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman) Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Tahun 2021, yang dilaksanakan di Gedung TPS3R Kelurahan Pringsewu Barat.


Hadir dalam kegiatan tersebut Kordinator Kotaku Kabupaten Pringsewu M. Ridwan

Lurah Pringsewu Barat

Kordinator LKM Sejahtera, Dinas Lingkungan hidup yang diwakili oleh Kabid pengolahan sampah limbah B3 dan pengendalian, serta dihadiri oleh RT dan RW kelurahan Pringsewu Barat. Pengurus TPS3R Pringsewu Barat, Serta Kelompok Sadar Kebersihan (POKDARSIH) Kabupaten Pringsewu.


Sementara dari perwakilan Koperasi Bankitani, Ibnu Asngadi, Umbar S, Mansur serta turut hadir Dr. Aini dari UNDIP. Dalam kegiatan Lokakarya Kelurahan tersebut, Dr. Aini berkesempatan memberikan wawasan kepada para tamu undangan dan para pengelola sampah di TPS3R Keluarahan Pringsewu Barat, mengingat Dr. Aini sebagai Akademisi yang pakar dalam bidang pembakaran sampah, sehingga sangat faham bagaimana bahaya nya ketika  sampah dibakar tanpa standar atau penanganan khusus seperti harus dibakar dengan temperatur diatas 800 (delapan ratus derajat Celcius), terlebih sampah plastik tentu selain kandungan zat berbahaya pada asap serta abu terbang yang tentu akan sangat mencemari lingkungan serta sangat berbahaya bagi si pelaku pembakar sampah itu sendiri. Tutur Dr. Aini dalam sambutannya.



Kegiatan dilanjutkan dengan Forum Diskusi antara Perwakilan DLH, Kotaku, Pengelola TPS3R, POKDARSIH bersama perwakilan dari Koperasi Bankitani dan Dr. Aini. Dalam dialog tersebut didapati ide untuk membuat Tobong Plus-plus dimana yang dimaksud dengan Tobong Plus-plus yaitu tungku yang didesain sedemikian rupa sebagai tempat untuk membakar sampah baik sampah organik maupun anorganik namun dengan metode yang akan dibuatkan oleh Ibnu Asngadi atau yang akrab di panggil Pakde Ibnu, sementara untuk kajian baik secara riset maupun ilmiahnya nanti akan didamping Oleh Dr. Aini dan Team dari Bankitani. Kata Pakde Ibnu.


Lebih lanjut Pakde Ibnu mengungkapkan, ini projek yang akan sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan menjadi solusi sangat sederhana dimana sampah yang selama ini hanya dibuang di TPA dan menimbulkan penumpukan yang tak ada habisnya dengan dilakukan pembakaran yang tentunya dengan treatmen khusus yang salah satunya adalah dengan Pemanasan hingga 900 (Sembilan ratus) derajat Celcius, serta dengan desain tobong yang sedemikan rupa hingga asap yang keluar nantinya akan aman baik bagi kelangsungan hidup manusia, hayati dan juga hewani. Nah ini jika dibandingkan dengan alat pembakaran sampah yang seharga hingga milyaran rupiah, alat yang akan dibangun tersebut tentu akan sangat terjangkau dari segi pembiayaan nya dan kapasitas yang dihasilkan yaitu 1 m3 sampah per Jam nya, sehingga jika mampu beroperasi hingga 12 jam saja, sama hal nya setiap hari akan mampu membakar 12 m3 sampah atau setara dengan 3 Dump truck Sampah. Ungkap Pakde Ibnu.



Sementara itu mewakili Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pringsewu, Ismail Menyambut baik niat dari Koperasi Bankitani dengan adanya program tersebut bahkan salah satu perwakilan dari DLH mencetuskan nama Tobong Plus-plus untuk nama alat yang akan dibuat oleh Pakde Ibnu yang akhirnya disepakati oleh pakde Ibnu dan peserta diskusi lainya. Ismail juga menambahkan ini adalah salah satu gagasan yang luar biasa dan kami dari Dinas Lingkungan hidup tentu sangat merasa terbantu jika program ini bisa direalisasikan bahkan kedepannya jika bisa dibuat juga di TPS3R lainya di Kabupaten Pringsewu atau sekala besarnya di TPA Bumiayu, itu akan sangat bisa mengurangi timbunan sampah yang kian menggunung. Ke depan hal ini akan saya sampaikan dan diskusikan dengan Kepala DINAS untuk kita tak dorong dan Suport Progam ini. Ungkap Ismail.


Dari Hasil Diskusi tersebut didapati kesepakatan bahwa  Pilot Projek Tobong Plus-plus akan dibangun di Kelurahan Pringsewu Timur wilayahnya Pak Mansur (sekaligus sebagai Ketua LKM Pringsewu Timur Mandiri) mengingat di Kelurahan Pringsewu Timur belum memiliki TPS3R. Dan untuk pilot projek yang menelan biaya kurang lebih senilai 75 juta ini akan disponsori oleh Umbar Susilo sebagai Ketua Koperasi Bankitani sekaligus tokoh masyarakat pemerhati sampah dan lingkungan.

(Madin A. Syaif)

Jumat, September 17

Pemkab Tanggamus Resmi Mulai Vaksinasi Khusus Bagi Ibu Hamil dan Menyusui, Kadiskes: Vaksin Jenis Sinovac

Pemkab Tanggamus Resmi Mulai Vaksinasi Khusus Bagi Ibu Hamil dan Menyusui, Kadiskes: Vaksin Jenis Sinovac

Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Pemerintah Daerah Tanggamus, melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Tanggamus menggelar vaksinasi khusus bagi wanita hamil dengan kondisi medis tertentu. Salah satunya dengan kegiatan, Pencanangan vaksinasi pada ibu hamil dan menyusui. Sebab dengan vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi ibu hamil dari risiko Covid-19, yang bertempat di UPTD Puskesmas Kedaloman Kecamatan Gunung Alip. Jum'at, 17/09/2021. 
Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Asisten III bidang Ekonomi Sukisno, mewakili Bupati Tanggamus Hj. Dewi Handajani,SE.MM, turut hadir mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Taufik Hidayat, Ketua POGI Cabang Tanggamus, Ketua IBI Tanggamus, Camat dan Ketua TP-PKK Kecamatan Gunung Alip, serta para kepala UPTD Puskesmas bersama jajarannya se-Tanggamus yang turut serta mengikuti secara virtual.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Tanggamus, Asisten III Bidang Ekonomi Sukisno menyampaikan, bahwa pada wanita hamil memiliki peningkatan risiko menjadi berat apabila terinfeksi Covid - 19, khususnya pada wanita hamil dengan kondisi medis tertentu. Sehingga vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi ibu hamil dari risiko Covid-19. Di Kabupaten Tanggamus sendiri, dari jumlah sasaran vaksinasi Covid-19 326.695 orang.

Keadaan klinis pada ibu hamil akan lebih berat bila terpapar. Ibu hamil akan tiga kali lipat membutuhkan ICU, dan 1,9 kali lipat pasti membutuhkan pernafasan buatan Selain itu ibu hamil pun 1 hingga 2 kali lebih berisiko mengalami perburukan kondisi hingga yang paling fatal ialah akan dapat menyebabkan kematian.

" Percepatan vaksinasi pada ibu hamil dan ibu menyusui, gunanya untuk melindungi mereka dari paparan Covid-19, sebab berdasarkan penelitian yang ada bagi ibu hamil yang terpapar Covid-19, akan mengalami pemberatan kondisi. Ada sebanyak 9.224 orang (2,82%) kelompok sasaran ibu hamil dan menyusui yang bakal menerima vaksin,"Ucapnya.

Kemudian Sukisno melanjutkan, usai kegiatan pencanangan vaksinasi ibu hamil dan ibu menyusui ini, Diskes melalui Puskesmas-Puskesmas, akan melakukan vaksinasi untuk seluruh ibu hamil dan ibu menyusui di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus. Dan berharap agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada ibu hamil dan ibu menyusui dapat dilakukan secara aman dan lancar.

" Dan pencanangan vaksinasi pada hari ini, merupakan salah satu bentuk edukasi kepada para ibu hamil dan ibu menyusui agar mau ikut serta dalam vaksinasi. Hal ini juga untuk menepis stigma bahwa vaksinasi bagi ibu hamil dan ibu menyusui tidak aman. Vaksinasi ini aman bagi ibu ataupun bayi dalam kandungan, saya berharap dengan vaksinasi khusus bagi ibu hamil dan menyusui ini, berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Tanggamus,"Tandas Asisten III bidang ekonomi Sukisno.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Tanggamus Taufik Hidayat menyatakan, Pencanangan vaksinasi pada ibu hamil dan menyusui, ibu hamil pada usia kandungan 13 minggu lebih dapat mengikuti vaksinasi. Dan khusus vaksinasi bagi ibu hamil ini tak bisa dilakukan sembarang tempat.

Pihak Diskes dalam pelaksanaannya hanya di Puskesmas - Puskemas setempat, sebab sebelum divaksin para ibu hamil ini akan lebih dulu dilakukan serangkaian pemeriksaan kondisi fisik dan skrining riwayat kesehatan untuk memastikan dapat divaksinasi oleh tim vaksinasi.

" Secara umum kita arahkan vaksinasi Ibu hamil ini hanya  dilakukan di Puskesmas, namun apabila jarak puskesmas jauh dan jumlah ibu hamil banyak, maka kita akan gelar di luar dari puskesmas. Hari ini vaksinasi secara simbolis. Besok (Sabtu) seluruh Puskesmas di Tanggamus akan mulai vaksinasi pada ibu hamil, surat edaran (SE) telah kita sebar ke UPTD, jenis vaksin adalah Sinovac,"tutup Kadiskes.(Rudi)
Refky Renaldy Nahkodai AWPI Provinsi Lampung, Azuwansyah Ucapkan Selamat

Refky Renaldy Nahkodai AWPI Provinsi Lampung, Azuwansyah Ucapkan Selamat

Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Ucapan selamat dan sukses datang dari Anggota DPRD Lampung Azuwansyah,S,Ag,.MM, kepada Refky Renaldy terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (DPD AWPI) Provinsi Lampung, hal tersebut berdasarkan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-II DPD AWPI Lampung, yang bertempat di Bandar Lampung. Jum'at, 17/09/2021.


Selain itu, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun berpesan kepada Ketua DPD AWPI Lampung terpilih Refky Renaldy, tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan roda organisasi sampai tingkat dibawahnya, serta bisa mengayomi sekaligus melindungi organisasi yang di pimpinannya.


" Selamat dan sukses kepada ananda Refky Renaldy, yang telah terpilih sebagai ketua DPD AWPI Lampung, jaga selalu kekompakan dalam organisasi AWPI se-Lampung, selalu tetap rendah hati, semoga di kepemimpinannya kedepan Organisasi AWPI semakin maju dan berkembang serta jaya selalu,"kata Azuwansyah.


Menurut Azuwansyah, secara berorganisasi Refky Renaldy mempunyai pengalaman yang cukup, sebab sebelum terpilih menjadi ketua DPD AWPI Lampung, ia (Refky) merupakan ketua DPC AWPI Kota Bandar Lampung, dan juga pernah menjabat di berbagai lembaga organisasi.


"Saya rasa berdasarkan semua pengalaman itu, Refky cukup mumpuni dan mampu menjalankan roda di dalam organisasi AWPI Lampung. Lakukan yang terbaik dan berikan hal positif untuk kemajuan organisasi AWPI, sekali lagi selamat kepada Ketua terpilih Refky Renaldy sebagai Ketua DPD AWPI Lampung,"tandas Azuwansyah.(Rudi)

Kamis, September 16

FPII Lampung Siap Gelar Demo, Buntut Kekerasan Terhadap Wartawan Oleh Oknum Ketua DPRD Lampura

FPII Lampung Siap Gelar Demo, Buntut Kekerasan Terhadap Wartawan Oleh Oknum Ketua DPRD Lampura

Bandar Lampung, www.lampungheadlines.com - Kasus dugaan pemukulan seorang Wartawan yang diduga dilakukan oleh Ketua DPRD Lampung Utara, Romli yang terjadi pada Rabu,15/9/21 kemarin, mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Organisasi Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Lampung. Kamis, 16/09/2021.


Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua FPII Setwil Provinsi Lampung, Aminudin, SP, FPII dalam hal ini mengutuk keras tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh seorang Pimpinan di Lembaga Wakil Rakyat di Kabupaten Lampung Utara tersebut.


" Bila informasi yang saya peroleh ini benar, bahwa wartawan dipukul oleh Ketua DPRD di Gedung Wakil Rakyat, ini sangat memalukan. Dan tidak bisa dianggap sepele," ucapnya saat diminta tanggapan atas beredarnya berita di media online atas kejadian tersebut.


" Sangat disayangkan seorang anggota Dewan, apa lagi jabatannya sebagai Ketua DPRD berulah seolah preman. Jangan jadi preman berdasilah," ujarnya di Kantor Sekretariat FPII Setwil Provinsi Lampung, Jln. Pulau Tegal, Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.


Lanjut Aminudin, seorang wakil rakyat harusnya jadi panutan dan memberi contoh yang baik. Apalagi kepada wartawan yang merupakan Mitranya.


Pria yang sering disapa Amie Kancil ini juga mengingatkan, apa beliau tidak menyadari kalau jabatan yang sedang diamanahkan masyarakat kepadanya saat ini sebagai pejabat publik yang sudah seharusnya melayani semua aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun aspirasi masyarakat melalui media.


" Saya berharap oknum anggota dewan ini segera sadar bahwa semua kegiatannya tidak terlepas dari kerja Jurnalis agar informasi atau kegiatannya dapat sampai kepada publik," ungkapnya.


Ia juga menghimbau kepada masyarakat maupun Partainya dapat mempertimbangkan Oknum Ketua Dewan ini bila dirinya ingin mencalonkan diri kembali.


Terkait laporan korban pemukulan kepada pihak penegak hukum, Aminudin berharap dapat segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Penegak hukum harus objektif, tidak pandang bulu, siapapun termasuk yang melakukan tindakan yang melanggar hukum harus diberi ganjaran, tidak terkecuali sekalipun pelaku oknum Ketua Dewan. Karena warga Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum.


Tambah Aminudin, Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Provinsi Lampung akan ikut mengawal proses hukum oknum Ketua DPRD Lampung Utara ini.


"Kita percayakan kepada  Polres Lampung Utara untuk segera memprosesnya. Tapi bila nanti dalam proses hukumnya lambat  kemungkinan kita selaku organisasi Pers FPII yang punya moto "Garda terdepan membela Jurnalis" tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi/demo," jelasnya.


" Harapan saya, korban (wartawan -red) dan Organisasi Pers yang menaunginya tetap memproses kasus ini, agar kejadian serupa tidak terulang lagi di kemudian hari," pungkasnya.


Diberitakan sebelumnya,  kekerasan terhadap jurnalis menimpa salah seorang wartawan media harian online, sumatera.com, Afriantoni, di Kabupaten Lampung Utara. 

Dari Informasi yang ada, pelakunya Ketua DPRD Lampung Utara Romli. Berikut kronologis Kejadiannya. Efriantoni, warga Jalan Pahlawan, Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, menjelaskan sebelum dia dianiaya di ruang Fraksi Partai PAN, Gedung DPRD Lampung Utara di Jalan Sukamo Hatta, Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, dirinya sedang dengan bersama salah seorang anggota Dewan di halaman depan Gedung DPRD Kabupaten Lampung Utara.


Saat itu, Efriantoni kemudian dipanggil oleh Romli, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara. Romli mengajak Efriantoni masuk ke ruangan Fraksi PAN. Kemudian mereka terlibat cekcok mulut. Sejurus kemudian pelaku langsung memukul wajah korban hingga beberapa kali, kemudian korban dipisah oleh ajudan Romli yang bernama Heri serta beberapa pegawai Honorer di Kantor DPRD. Rabu (15/09/2021) sekira pukul 13.20 WIB


Korban (Afriantoni - red) kemudian melaporkan kasus tersebut Ke Polres Lampung Utara dengan bukti laporan polisi LP Nomor: STPL/B-1/976/IX/2021/SPKT/Polres Lampung Utara/Polda Lampung, tanggal 15 September 2021.


”Aksi pemukulan itu terjadi di ruang fraksi PAN dan halaman kantor DPRD Lampura. Akibat pemukulan itu, saya mengalami luka memar pada bagian wajah dan mata sebelah kanan. Saya sudah lakukan visum untuk selanjutnya melaporkan kejadian ini ke Polres Lampura,” kata Efriantoni.


"Setelah itu saya pergi ke ruang wartawan. Dan saat itu saya bertemu dengan pelaku kembali, saya dirangkul sama pelaku, kemudian saya dipukul lagi dengan menggunakan tangan satu kali. Atas kejadian ini saya melapor ke Polres Lampung Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Efrianto, yang diterima Ka SPK Polres Lampung Utara, Aipda Hendra Dinata.


Belum diketahui pasti motif hingga terjadi pemukulan tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, Ketua DPRD Lampung Utara yang diduga melakukan pemukulan terhadap wartawan, belum memberikan keterangan resmi. Konfirmasi juga belum dapat diperoleh disebabkan nomor ponsel yang bersangkutan non aktif. (RIS)


Sumber : FPII Setwil Lampung.

DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Ranperda Retribusi Pembangunan Gedung

DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Ranperda Retribusi Pembangunan Gedung

Tanggamus, www.lampungheadlines.com - DPRD Tanggamus menyetujui  Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang retribusi persetujuan pembangunan gedung. Rapat paripurna yang dihadiri 41 anggota DPRD Tanggamus tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan didampingi para wakil ketua DPRD Tanggamus. Sementara Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani beserta jajaran mengikuti rapat paripurna melalui video conference dari rumah dinas bupati. Senin, 13/09/2021.

Mengawali laporannya, Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Tanggamus Yoyok Sulistyo mengatakan bahwa Ranperda tentang retribusi persetujuan pembangunan gedung merupakan program pembentukan peraturan daerah kabupaten Tanggamus tahun 2021 yang disampaikan bupati Tanggamus pada tanggal 18 Mei 2021 untuk dibahas dan disetujui menjadi peraturan daerah.


Dilanjutkan Yoyok, setelah dilakukan pembahasan antara Bapemperda dengan OPD terkait, hasilnya Ranperda tentang retribusi persetujuan gedung tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Selain itu, Ranperda Tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05 Prt/M/2016 tentang Izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 05/Prt/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.


"Adapun secara keseluruhan materi draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Pembangunan Gedung selengkapnya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan,"pungkas Yoyok.

Sementara, Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani dalam pendapat akhirnya mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Tanggamus yang telah membahas dan menyetujui Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah. 


Menurut bupati, retribusi persetujuan bangunan gedung perlu dibuatkan perda, karena untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan dan menjamin keandala teknis bangunan serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan di Kabupaten Tanggamus.


"Setiap pendirian bangunan di daerah harus dikendalikan dengan Instrumen izin persetujuan bangunan gedung. Berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai bagian dari retribusi perizinan tertentu, diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung,"ujar Dewi Handajani.

Dilanjutkan bupati, bahwa pemerintah daerah yang memiliki kewenangan di bidang perizinan dan penyelenggaraan kewenangan yang lain, memerlukan peningkatan penerimaan daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara memaksimalkan potensi yang ada. 

"Oleh karena itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Saya juga mengajak kepada kita semua untuk terus berikhtiar membangun daerah yang kita cintai, kita harus tetap bersatu bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik, untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah,"pungkas bupati.(ADV) 

DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Penyampaian KUPA PPAS-P Anggaran tahun 2021

DPRD Tanggamus Gelar Paripurna Penyampaian KUPA PPAS-P Anggaran tahun 2021

Tanggamus, www.lampungheadlines.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (PPAS-P) Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2021. Senin, 13/09/2021.


Rapat paripurna yang digelar secara virtual tersebut dipimpin Ketua DPRD Tanggamus Heri Agus Setiawan bersama Wakil Ketua I DPRD Irwandi Suralaga, Wakil Ketua II Hi.Tedi Kurniawan dan Wakil Ketua III Kurnain. Dari jajaran eksekutif, Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani, Sekda Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis, para Asisten mengikuti jalannya rapat paripurna dari rumah dinas bupati melalui video conference, sementara Wabup Tanggamus Hi.A.M Syafi'i dan jajaran Forkopimda mengikuti rapat paripurna dari ruang kerja masing-masing melalui zoom meeting.

Bupati Tanggamus Hj Dewi Handajani dalam penyampaiannya mengungkapkan, pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus pada APBD murni Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.908.373.089.250 pada APBD perubahan 2021 menjadi sebesar Rp1.868.284.432.640 atau turun sekitar 40 miliar.Penurunan Pendapatan tersebut disebabkan adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat dan perhitungan SILPA tahun anggaran sebelumnya. 


Sedangkan untuk belanja pada APBD murni Tahun 2021diproyeksikan sebesar Rp1.995.773.089.250. Pada APBD perubahan 2021 menjadi Rp1.999.675.545.853 atau naik sekitar Rp3,9 miliar.Kenaikan belanja tersebut bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk jenis belanja tunjangan profesi guru,dana bantuan operasional sekolah (BOS), BLUD dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


"Secara garis besar belanja daerah tahun 2021 digunakan untuk pembiayaan program prioritas tahun 2021 dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi, pelaksanaan Program 55 Rencana Aksi De-Sa ASIK, disamping itu juga di alokasikan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah daerah yang telah diatur melalui peraturan perundangan-undangan seperti pengalokasian dana desa,fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, penguatan APIP dan inovasi daerah serta bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat dan Pemprov Lampung,"terang bupati.

Dilanjutkan bupati, untuk pembiayaan daerah Kabupaten Tanggamus pada APBD Murni Tahun 2021 secara total sebesar Rp87,4 Miliar dan pada APBD Perubahan 2021 menjadi sebesar Rp131,39 Miliar atau naik sebesar Rp43,99 Miliar.


"Kenaikan ini bersumber dari penerimaan pembiayaan SILPA tahun Anggaran Sebelumnya, berdasarkan hasil Audit BPK. Dengan kondisi diatas maka Rancangan KUPA dan PPAS-P Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 diproyeksikan tetap dalam kondisi anggaran berimbang antara pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,"jelas Dewi Handajani.

Sementara Ketua DPRD Tanggamus, Heri Agus Setiawan mengatakan bahwa penyampaian KUA-PPAS-P APBD 2021 selanjutnya akan dibahas sesuai jadwal yang telah ditetapkan badan musyawarah (Banmus) yaitu 14-16 September 2021.

"Kami harap pembahasan tersebut dapat dilakukan tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan dan dibahas secara cermat sesuai peraturan perundangan yang berlaku,  hasil pembahasan badan anggaran selanjutnya akan disampaikan pada rapat paripurna yang akan dilaksanakan 17 September 2021."kata Heri Agus Setiawan.(ADV)