Rabu, September 8

Tilap' DD Rp.200 Jutaan, Mantan PJ Kakon Kesugihan Dituntut Kembalikan Kerugian Negara



Tanggamus, www lampungheadlines.com - Inspektorat kabupaten Tanggamus menyatakan telah menyelesaikan proses audit penghitungan jumlah kerugian negara, yang dilakukan oleh mantan pejabat (PJ) Kepala Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat Andi Saputra ketika pada saat mengelola Anggaran Dana Desa (DD) Pekon Kesugihan. Selasa, 07/09/2021.


Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Inspektorat Tanggamus Gustam Apriansyah diruang kerjanya, tahapan lanjutan dari proses audit penghitungan nilai kerugian negara terkait kasus yang menjerat mantan PJ Pekon Kesugihan baru selesai dilaksanakan. Selain dana desa yang dibawa mantan PJ usai pencairan di Bank Lampung Tahun 2020 kemarin, ada hak-hak atau gaji aparatur Pekon setempat yang kewajibannya belum dibayarkan oleh mantan PJ pada saat itu, sebab pasca pencairan dana tahap II mantan PJ   Andi Saputra turut menghilang bersama dengan dana desa tersebut.


" Kerugian Negara yang dilakukan oleh Andi Saputra ketika menjabat sebagai PJ Pekon Kesugihan Andi Saputra pada saat itu, nominalnya berjumlah lebih dari Rp.200 jutaan dan ini sudah baku (Final), tahapan selanjutnya berdasarkan hasil laporan pemeriksaan kita akan segera mengirimkan surat rekomendasi kepada pihak kecamatan Kota Agung Barat untuk disampaikan kepada yang bersangkutan (Andi Saputra),"Jelas Gustam.


Lanjutnya, setelah surat rekomendasi diterima oleh mantan PJ tersebut, dan terhitung sejak tanggal setelah menerima surat rekomendasi dari inspektorat melalui Kecamatan Kota Agung Barat, mantan PJ Pekon Kesugihan harus segera melakukan pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil pemeriksaan pihaknya.


" Terhitung sejak tanggal diterima surat rekomendasi yang kita kirim, mantan PJ Pekon Kesugihan mempunyai batas waktu yang telah di tetapkan yakni 60 hari kerja, dan harus mengembalikan uang sesuai nilai kerugian negara yang telah dia lakukan,"Tegasnya.


Kemudian, apabila dengan tenggat waktu 60 hari kerja yang telah diberikan dan yang bersangkutan tak jua mengembalikan dana yang telah merugikan negara, maka APH dalam hal ini telah memiliki hak untuk bisa melaporkan atau masuk tahapan penyelidikan. Hal itu urung dilakukan jika mantan PJ Pekon berpikir lebih jernih, sebab yang bersangkutan merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Tanggamus, namun ia pun bakal terkena sanksi indisipliner, karena tak pernah lagi masuk kantor.


" Kewenangannya bukan lagi tentang pembinaan, tetapi sudah ke ranah penindakan dalam hal ini akan masuk proses hukum. Insaallah secepatnya dalam 1-2 hari ini surat akan segera kita kirimkan melalui pihak Kecamatan Kota Agung Barat, supaya disampaikan kepada yang bersangkutan agar segera di tindak lanjuti,"Tutup Gustam.(Rudi)


SHARE THIS

Author:

Etiam at libero iaculis, mollis justo non, blandit augue. Vestibulum sit amet sodales est, a lacinia ex. Suspendisse vel enim sagittis, volutpat sem eget, condimentum sem.

0 Comments: